Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2025

DISKUSI ALIANSI MAHASISWA PAPUA AMP KOMITE KOTA LOMBOK MEMPERINGATI HARI HUT AMP KOMITE PUSAT (KP).

Gambar
DISKUSI DAN BELAJAR BERSAMA MEMPERINGATI HUT AMP KOMITE PUSAT. KAMI ALIANSI MAHASISWA PAPUA KOMITE KOTA LOMBOK MELAKUKAN DISKUSI PADA TANGGAL 27 JULI 2025 TENTANG SEJARAH GERAKAN MAHASISWA PAPUA.  Salam nasional papua barat  Pada diskusi memperingati hari ulang tahun amp komite pusat (KP) ini, kami tidak mengeluarkan undangan, tapi itu tidak membatasi semangat kami sehingga kami melakukan diskusi tentang sejarah gerakan mahasiswa papua.  Dalam diskusi tersebut kawan martin sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri.  Pada kesempatan ini kami diskusi tentang sejarah gerakan mahasiswa papua, mulai dari 1930-an – 1960-an. ini kita, untuk merefleksikan diri belajar dari kami punya tokoh tokoh orang papua yang terdidik dan terpelajar yang membawah mimpi besar untuk membawah perubahan, tokoh tokoh tersebut ialah nikolaus jouwe., M.W. Kaisiepo, p. Torei, M.B. Ramendev, A.S. Omin, N. Tanggakma, F. Poana, Abdulla, arfan. Mereka ini merupakan orang terdidik dan terpelaj...

SIAPAKAH SEBENARNYA TERORIS DI NEGARA HUKUM INDONESIA. Oleh: Mr. Martin, M'dais.

Gambar
  SIAPAKAH SEBENARNYA TERORIS DI NEGARA HUKUM INDONESIA. Oleh: Mr. Martin, M’dais Indonesia, sebagai negara hukum (rechtstaat atau rule of law), menganut prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam penanganan tindak pidana terorisme. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.  Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait terorisme, termasuk definisi, jenis-jenis tindak pidana, sanksi hukum, serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang juga dapat diterapkan dalam kasus terorisme, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang mengatur tentang pendanaan terorisme dan upaya pencegahannya .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan payung h...